MAKASSAR (14 April 2026) – Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar, Rudy Prasetyo, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Grand Asia Makassar. Rapat ini mengusung tema strategis, “Pengaruh Geopolitik Terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Sulawesi Selatan,” sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada keamanan daerah.
Secara umum, TIMPORA merupakan wadah koordinasi antar-instansi yang dibentuk untuk menjamin pengawasan orang asing yang terpadu dan berkesinambungan. Forum ini berfungsi sebagai sarana tukar menukar informasi mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing, guna memastikan bahwa kehadiran mereka memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan tidak mengganggu ketertiban umum serta kedaulatan negara.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan perwakilan instansi strategis di wilayah Sulawesi Selatan, yang terdiri dari unsur pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan dan jajaran Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum dari jajaran Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP, unsur pertahanan dari Kodam XIV Hasanuddin, Kodaeral VI, serta Koopsud II, hingga lembaga intelijen seperti Binda dan Tim Bais TNI. Selain itu, hadir pula jajaran instansi vertikal dari Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan kementerian terkait, serta kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari Kesbangpol, Disnaker, Dukcapil, hingga Dinas Pariwisata, yang secara kolektif bersinergi untuk memperkuat pengawasan orang asing dari berbagai dimensi sektoral.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang. Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya pemetaan dinamika pengawasan orang asing guna menjaga stabilitas wilayah. Imigrasi terus mendorong penguatan pembinaan serta penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran izin tinggal maupun tindak pidana lainnya, sembari melakukan peninjauan terhadap relevansi regulasi penanganan pengungsi di tengah situasi geopolitik saat ini.
Kegiatan dihadiri oleh berbagai instansi Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Analis Keimigrasian Ahli Madya, Lucky Karim, jajaran Keimigrasian menyoroti berbagai isu krusial di Sulawesi Selatan. Fokus utama meliputi pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing, deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan, hingga pemantauan aktivitas orang asing di wilayah industri dan pariwisata guna mencegah pelanggaran administratif maupun hukum.
Terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka di Makassar, Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, memaparkan langkah-langkah strategis yang telah diambil. Selain melakukan verifikasi dokumen dan pengawasan di community house, Rudenim juga memastikan proses pendeportasian bagi WNA yang melanggar hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi kewilayahan demi ketertiban sosial. "Rudenim Makassar di bawah kendali Kanwil Ditjenim Sulsel akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan stakeholder di wilayah agar pengawasan terhadap WNA, terutama terhadap pengungsi, menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujar Rudy Prasetyo.
Kakanwil Ditjenim Sulsel, Friece Sumolang, dalam closing statement-nya menekankan bahwa langkah solutif saat ini adalah penguatan pembinaan dan penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran teritorial maupun tindak pidana, serta perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi penanganan pengungsi agar tetap relevan dengan kondisi geopolitik saat ini.
