GOWA – Sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan dukungan terhadap program prioritas nasional, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar menggelar kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk pencegahan stunting. Kegiatan ini berlangsung di Posyandu Anggrek, Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Selasa (12/05/2026).
Bekerja sama dengan Pemerintah Desa Timbuseng dan Puskesmas Pattallassang, aksi sosial ini dihadiri langsung oleh Kepala Rudenim Makassar, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rudenim Makassar, Bidan Desa, serta para Kader Desa Timbuseng.

Kegiatan yang diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari ibu hamil, balita, dan masyarakat setempat ini diawali dengan sambutan hangat dari Kepala Rudenim Makassar. Dalam pengantarnya, beliau memperkenalkan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar sekaligus memberikan apresiasi tinggi kepada para kader Posyandu.
"Posyandu adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Kami hadir di sini bukan hanya untuk menjalankan tugas negara, tetapi untuk memastikan bahwa kehadiran ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Kepala Rudenim Makassar.

Setelah sesi pengenalan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi ibu hamil dan pemantauan tumbuh kembang balita oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Pattallassang, yang kemudian disusul dengan penyerahan paket makanan tambahan bergizi secara langsung oleh Kepala Rudenim Makassar bersama Ibu Ketua DWP Rudenim Makassar kepada para peserta sebagai stimulus nyata dalam pemenuhan nutrisi dan pencegahan stunting.
Kegiatan berlangsung dengan suasana penuh keakraban dan kepedulian sosial. Aksi ini menjadi bukti kontribusi aktif pegawai Rudenim Makassar dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

Melalui semangat IMIGRASI UNTUK RAKYAT, Rudenim Makassar berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, memastikan bahwa pelayanan publik berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial.

GOWA – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar kembali melakukan pendetensian terhadap tiga orang Warga Negara Asing (WNA) asal Afghanistan pada Kamis (23/04). Ketiga WNA tersebut berinisial KH (23) yang berjenis kelamin perempuan, serta dua orang laki-laki berinisial AR (21) dan WH (20). Pemindahan para deteni ini dilakukan setelah mereka sebelumnya diamankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar untuk menjalani pemeriksaan awal terkait status izin tinggal mereka selama berada di wilayah Indonesia.

Ketiga WNA tersebut diketahui memasuki wilayah Indonesia secara legal melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan menggunakan Visa Kunjungan. Setelah dari Bali, mereka melanjutkan perjalanan menuju Makassar dengan alasan untuk mencari tempat perlindungan. Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa mereka telah melanggar aturan administratif keimigrasian dengan tetap tinggal di wilayah Indonesia meskipun masa berlaku izin tinggalnya telah berakhir.

Berdasarkan hasil pengawasan, KH, AR, dan WH telah melampaui batas waktu izin tinggal (overstay) lebih dari 60 hari. Hal ini memicu tindakan tegas dari pihak berwenang, di mana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar melakukan penangkapan terhadap ketiganya pada Senin (13/04). Setelah melalui serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan di kantor imigrasi setempat, diputuskan bahwa ketiganya perlu ditempatkan di Rudenim Makassar untuk pengawasan lebih lanjut.

Secara yuridis, tindakan ketiga WNA ini melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut secara tegas mengatur bahwa orang asing yang memegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Aturan ini merupakan instrumen hukum utama untuk menjaga kedaulatan negara serta memastikan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia patuh terhadap regulasi yang berlaku.

Proses serah terima ketiga deteni tersebut dilakukan dengan pengawalan ketat dan pemeriksaan kesehatan guna memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik saat memasuki fasilitas Rudenim Makassar. Pihak Rudenim kini telah mengambil alih tanggung jawab pengawasan dan melakukan pendataan mendalam terhadap KH, AR, and WH. Penempatan mereka di blok hunian dilakukan sesuai dengan prosedur operasional standar yang mengedepankan aspek keamanan dan hak asasi manusia.

Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, memberikan penegasan terkait penanganan kasus ini. "Kami tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran administratif keimigrasian, terutama terkait overstay yang telah melebihi batas waktu signifikan. Penempatan ketiga WNA ini di Rudenim Makassar adalah langkah konkret dalam menegakkan hukum keimigrasian serta memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di wilayah kami mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh negara," ujar Rudy.

Rudy Prasetyo menekankan bahwa pendetensian ini merupakan langkah preventif dan administratif sambil menunggu proses koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk dengan kedutaan besar negara asal maupun organisasi internasional yang menangani pengungsi. Hal ini dilakukan guna menentukan langkah penanganan selanjutnya, apakah akan dilakukan pemulangan sukarela atau tindakan pendeportasian secara paksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia atau pihak Organisasi Internasional memberikan status Pencari Suaka kepada ketiga WNA tersebut.

Pihak Rudenim Makassar berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah kerjanya. Langkah tegas ini diharapkan menjadi peringatan bagi setiap orang asing untuk selalu memperhatikan masa berlaku izin tinggalnya dan menaati segala peraturan perundang-undangan. Rudenim Makassar akan memastikan seluruh proses penanganan deteni ini berjalan transparan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keimigrasian.

MAKASSAR (16 April 2026) – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar resmi melakukan pendetensian terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Myanmar berinisial H (34). Pria tersebut diketahui masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal meskipun menyandang status sebagai pengungsi (refugee) resmi di bawah pengawasan UNHCR Malaysia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, H diketahui masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur laut di Pulau Sumatera tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang sah. Setelah berhasil masuk secara ilegal, yang bersangkutan melanjutkan perjalanan hingga ke wilayah Makassar dengan alasan urusan pribadi.

Langkah hukum mulai diambil ketika H diamankan dan didetensi di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus TPI Makassar pada tanggal 9 April 2026. Setelah menjalani rangkaian pemeriksaan awal, H kemudian dipindahkan ke Rudenim Makassar pada Kamis, 16 April 2026, untuk proses pendetensian lebih lanjut.

Meskipun memiliki kartu pengungsi dari UNHCR Malaysia, status tersebut tidak memberikan izin bagi H untuk memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah.

"Kami menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku. Status pengungsi di negara lain tidak serta-merta memberikan hak untuk melintasi batas negara Indonesia secara ilegal," ujar Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo.

Saat ini, H ditempatkan di ruang detensi Rudenim Makassar. Pihak imigrasi tengah melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait dan perwakilan negara asal maupun organisasi internasional guna memproses langkah selanjutnya.

Pendetensian dilakukan dalam rangka menunggu proses pendeportasian kembali ke negara asal. H melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya terkait masuk wilayah Indonesia tanpa melalui TPI dan tidak memiliki dokumen resmi.

Rudenim Makassar berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan negara dengan melakukan pengawasan ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di seluruh wilayah kerja khususnya Sulawesi Selatan.

MAKASSAR (14 April 2026) – Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar, Rudy Prasetyo, menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Grand Asia Makassar. Rapat ini mengusung tema strategis, “Pengaruh Geopolitik Terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Sulawesi Selatan,” sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada keamanan daerah.

Secara umum, TIMPORA merupakan wadah koordinasi antar-instansi yang dibentuk untuk menjamin pengawasan orang asing yang terpadu dan berkesinambungan. Forum ini berfungsi sebagai sarana tukar menukar informasi mengenai keberadaan serta kegiatan orang asing, guna memastikan bahwa kehadiran mereka memberikan manfaat bagi pembangunan nasional dan tidak mengganggu ketertiban umum serta kedaulatan negara.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan perwakilan instansi strategis di wilayah Sulawesi Selatan, yang terdiri dari unsur pimpinan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan dan jajaran Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-Sulawesi Selatan, aparat penegak hukum dari jajaran Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP, unsur pertahanan dari Kodam XIV Hasanuddin, Kodaeral VI, serta Koopsud II, hingga lembaga intelijen seperti Binda dan Tim Bais TNI. Selain itu, hadir pula jajaran instansi vertikal dari Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, dan kementerian terkait, serta kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari Kesbangpol, Disnaker, Dukcapil, hingga Dinas Pariwisata, yang secara kolektif bersinergi untuk memperkuat pengawasan orang asing dari berbagai dimensi sektoral.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan, Friece Sumolang. Dalam sambutannya, Kakanwil menekankan pentingnya pemetaan dinamika pengawasan orang asing guna menjaga stabilitas wilayah. Imigrasi terus mendorong penguatan pembinaan serta penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran izin tinggal maupun tindak pidana lainnya, sembari melakukan peninjauan terhadap relevansi regulasi penanganan pengungsi di tengah situasi geopolitik saat ini.

Kegiatan dihadiri oleh berbagai instansi Dalam sesi diskusi yang dipandu oleh Analis Keimigrasian Ahli Madya, Lucky Karim, jajaran Keimigrasian menyoroti berbagai isu krusial di Sulawesi Selatan. Fokus utama meliputi pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing, deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan dokumen kependudukan, hingga pemantauan aktivitas orang asing di wilayah industri dan pariwisata guna mencegah pelanggaran administratif maupun hukum.

Terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka di Makassar, Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, memaparkan langkah-langkah strategis yang telah diambil. Selain melakukan verifikasi dokumen dan pengawasan di community house, Rudenim juga memastikan proses pendeportasian bagi WNA yang melanggar hukum tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi kewilayahan demi ketertiban sosial. "Rudenim Makassar di bawah kendali Kanwil Ditjenim Sulsel akan terus mendukung dan berkolaborasi dengan stakeholder di wilayah agar pengawasan terhadap WNA, terutama terhadap pengungsi, menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Selatan," ujar Rudy Prasetyo.

Kakanwil Ditjenim Sulsel, Friece Sumolang, dalam closing statement-nya menekankan bahwa langkah solutif saat ini adalah penguatan pembinaan dan penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran teritorial maupun tindak pidana, serta perlunya peninjauan ulang terhadap regulasi penanganan pengungsi agar tetap relevan dengan kondisi geopolitik saat ini.

GOWA – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Makassar sukses melaksanakan Operasi Mandiri Kewilayahan dengan sandi "Wirawaspada" yang berlangsung pada tanggal 7 hingga 10 April 2026. Operasi serentak di seluruh Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait keberadaan orang asing.

Kepala Rudenim Makassar, Rudy Prasetyo, menjelaskan bahwa fokus utama operasi kali ini adalah melakukan pengawasan terhadap para pengungsi yang ditempatkan di berbagai tempat penampungan (community house) di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya.

"Operasi Wirawaspada ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh pengungsi yang berada di bawah pengawasan Rudenim Makassar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia," ujar Rudy dalam laporannya.

Pelaksanaan operasi diawali dengan pengarahan daring dari Direktorat Jenderal Imigrasi pada 7 April 2026, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan selama dua hari berikutnya. Dalam giat tersebut, Petugas melaksanakan pemeriksaan identitas untuk memverifikasi dokumen dan jumlah pengungsi agar sesuai dengan database yang ada, sekaligus melakukan monitoring fasilitas di community house guna memastikan kelayakan tempat tinggal serta kepatuhan pihak pengelola. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi secara humanis yang bertujuan memberikan imbauan kepada para pengungsi agar senantiasa menaati norma dan hukum yang berlaku di Indonesia selama mereka menunggu proses penempatan ke negara ketiga (resettlement).

Berdasarkan hasil evaluasi pasca-operasi, tim di lapangan melaporkan bahwa situasi di seluruh titik pengawasan terpantau kondusif. Petugas tidak menemukan adanya pelanggaran keimigrasian yang signifikan selama operasi berlangsung.

Selain aspek penegakan hukum, Operasi Wirawaspada juga menekankan pada tata kelola pengawasan yang akuntabel dan humanis. Rudenim Makassar juga memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi internasional yang menangani pengungsi.

"Kami berharap melalui operasi berkala seperti ini, data pengungsi tetap akurat dan kepatuhan mereka meningkat, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di wilayah Makassar," tutup Rudy